Ekonomi Merosot Negara Khawatirkan Target Pajak

Ekonomi Merosot Negara Khawatirkan Target Pajak

222
0
BAGIKAN KE
Ekonomi Merosot Negara Khawatirkan Target Pajak

Ekonomi Merosot Negara Khawatirkan Target Pajak

JAKARTA – Sepanjang 2015, perekonomian global terus melambat. Kondisi itu berimbas ke perekonomian Indonesia. Akibatnya, sejumlah target indikator ekonomi makro tahun ini meleset.
Kondisi semakin parah karena aparat pajak terus memburu pengusaha untuk memenuhi target penerimaan. Strategi ” berburu di kebun binatang” itu terbukti keliru. Alihalih target terpenuhi, realisasi penerimaan malah meleset jauh.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui, yang paling terdampak perlambatan ekonomi adalah penerimaan negara
Dalam APBNP 2015, pemerintah mematok target yang cukup fantastis, yakni Rp 1.761,6 triliun. Dari jumlah tersebut, target penerimaan pajak yang diharapkan sebesar Rp 1.294 triliun.
Namun, hingga akhir tahun, pemerintah hanya berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 1.491,5 triliun atau 84,7 persen dari target. Dari jumlah tersebut, realisasi penerimaan pajak hanya Rp 1.235,8 triliun atau 83 persen dari target. ”Kami banyak lepas di sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan,” ungkap Menkeu di Jakarta kemarin.
Bagaimana tahun ini? Bambang memaparkan, APBN 2016 lebih kredibel dan tetap mampu mewujudkan Nawacita. Alasannya, berbagai kebijakan pemerintah pada 2015 masih terus dilanjutkan. Manfaat kebijakan-kebijakan itu pun mulai dirasakan pada 2016, di antaranya kebijakan reinventing policy dan revaluasi aset.
Pihaknya juga yakin bahwa tax amnesty atau pengampunan pajak bisa diberlakukan tahun ini. Sebagaimana diketahui, pemerintah memperkirakan bahwa potensi perolehan dari tax amnesty men- capai Rp 60 triliun.
Meski begitu, tidak tertutup kemungkinan revisi target penerimaan pajak pada APBNP 2016. ”Kemenkeu juga tidak ragu merevisi target penerimaan negara dalam APBN 2016 dengan basis realisasi penerimaan negara tahun 2015,” tutur dia.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, revisi target penerimaan perpajakan 2016 harus segera dilakukan dengan memperhatikan realisasi 2015. ”Kami menyarankan target penerimaan pajak direvisi dari Rp 1.368 triliun menjadi Rp 1.260 triliun, sudah termasuk potensi tambahan dari pengampunan pajak. Target penerimaan cukai pun diturunkan dari Rp 145 triliun menjadi Rp 135 triliun serta ekstensifikasi objek cukai,” tuturnya. Hal itu, lanjut dia, penting untuk memberikan ruang bagi pemulihan ekonomi,menjagaiklim investasi, dan menjadi kesempatan yang jernih bagi refor masi sistem perpajakan.
Pertumbuhan Ekonomi Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, selain pajak, target per- tumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,3 persen tahun ini terlalu tinggi.
”Di 2015 saja, sudah pasti tidak tercapai. Targetnya mencapai 5,7 persen, namun realisasi hanya 4,73 persen. Tahun depan pemerintah menargetkan 5,3 persen. Kalau dilihat, memang overoptimistic,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (3/1).
Ekonomi global memang sedang mengalami perlambatan. Kondisi itu, mau tidak mau, juga membawa pengaruh perlambatan ekonomi di dalam negeri. Ketidakpastian soal suku bunga The Fed memang telah berangsur mereda. Namun, pelemahan ekonomi Tiongkok masih menjadi momok bagi ekonomi Indonesia.
Seperti diketahui, Tiongkok merupakan negara mitra dagang yang sangat vital bagi Indonesia. Praktis, pelemahan ekonomi yang terjadi pasti membawa sentimen negatif bagi ekonomi negeri ini. ”Tiongkok sebagai salah satu motor ekonomi Indonesia melambat. Itu salah satu indikator bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan kencang,” imbuhnya.
Sementara itu, kinerja ekspor juga tidak lebih baik daripada capaian 2014. Padahal, ekspor yang baik merupakan salah satu kontri- busi penting bagi perbaikan ekonomi Indonesia. ”Meski neraca perdagangan surplus, kita harus melihat kinerja ekspor yang anjlok. Ternyata ekspornya turun, ya impornya lebih turun lagi. Itu membuktikan bahwa ada beban berat bagi ekonomi Indonesia,” tuturnya.
Eko menyebutkan proses pilkada serentak beberapa waktu lalu yang belum tuntas membuat kinerja perekonomian daerah tidak bisa langsung tumbuh cepat.
Namun, lanjut dia, meski secara keseluruhan target pemerintah dianggap terlalu tinggi, masih ada titik terang bagi Indonesia agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik dan dapat mencapai target. Dengan catatan, delapan paket kebijakan yang telah digulirkan pemerintah mampu diimplementasikan dengan baik. ”Sebab, domain paket kebijakan yang digulirkan pemerintah sangat mengarah kepada dorongan investasi dan iklim dunia usaha,” tuturnya.
Selain itu, apabila ada ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga acuan (BI rate), iklim investasi di dalam negeri akan terdorong. ”Suku bunga yang tinggi akan membuat high cost economy, meski ada efek dapat menenangkan nilai tukar,” imbuhnya.
MEA Sementara itu, berlangsungnya era pasar tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diharapkan bisa mendongkrak kinerja industri nasional. Sebab, ada beberapa sektor industri yang dianggap potensial untuk menguasai pasar dalam negeri maupun kawasan Asia Tenggara.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian Haris Munandar menyebutkan, beberapa sektor industri bisa diandalkan untuk bersaing di era pasar tunggal ASEAN. ”Jangan dilihat dari sisi negatifnya saja. Peluangnya justru sangat besar untuk mendongkrak ekspor industri kita,” ujarnya.
Haris menyebutkan, ada sembilan sektor industri yang bisa dikembangkan untuk menguasai pasar ASEAN. ”Seperti industri mesin dan peralatan. Saingan terberat hanya Thailand,” tuturnya.
Juga ada industri berbasis agro seperti crude palm oil (CPO), kakao, dan karet. Meskipun saat ini harga komoditas itu turun, ke depan harganya diprediksi kembali meningkat seiring dengan tingginya permintaan dunia. ”Bencana iklim El Nino pasti menurunkan produktivitas. Di sisi lain, karena pasokan kurang, harga akan naik,” jelas dia.
Ketiga, industri ikan dan produk olahannya. Saat ini pasokan bahan baku untuk industri itu melimpah karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberantas pencurian ikan ( illegal fishing). ”Saat negara tetangga kekurangan ikan, kita justru berlebihan ikan. Kita berpotensi menjadi raja ikan.”
Haris mengakui, sisi negatif pelaksanaan MEA adalah membanjirnya barang industri impor dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan produksi lokal. Namun, hal itu telah diantisipasi dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). ”Dengan standardisasi itu, hanya produk impor yang berkualitas yang bisa masuk ke Indonesia,” tegasnya.
Namun, Haris menyadari, tak cukup hanya mengandalkan standardisasi produk untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Menurut dia, harus diimbangi pula dengan efisiensi biaya produksi agar produk yang dihasilkan bisa bersaing dari segi harga. ”Sayangnya, 67 persen bahan baku industri manufaktur masih impor,” sebut dia. (ken/ dee/wir/c11/kim/jawapos.com)