Jangan coba coba Ikut ISIS Kalau Tidak Ingin Kewarganegaraan Dicabut

Jangan coba coba Ikut ISIS Kalau Tidak Ingin Kewarganegaraan Dicabut

299
0
BAGIKAN KE
Jangan coba coba Ikut ISIS Kalau Tidak Ingin Kewarganegaraan Dicabut

Jangan coba coba Ikut ISIS Kalau Tidak Ingin Kewarganegaraan Dicabut

JAKARTA – Pemerintah bersikap tegas terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi pengikut ISIS di luar negeri. Bagi mereka yang terlibat, akan dicabut kewarganegaraannya sehingga yang sedang berada di negeri orang tidak bisa lagi kembali ke Indonesia. Penegasan pemerintah itu akan dituangkan dalam revisi UU Terorisme No 15/2003.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab pertanyaan wartawan soal apakah revisi Undang- Undang Terorisme juga bakal memasukkan poin pencabutan kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan kelompok teroris di luar negeri seperti ISIS. ”Iya, termasuk itu,” ujarnya di Istana Negara kemarin (20/1). Menko Pol- hukam Luhut Pandjaitan menambahkan, pencabutan kewarganegaraan merupakan langkah preventif agar para pengikut ISIS tidak bisa menyebarkan paham radikalisme saat kembali ke Indonesia
”Jadi, kalau dia joint foreign fighter (bergabung dengan tentara asing seperti ISIS, Red), dia harus melepas kewarganegaraannya,” katanya.
Aksi serangan teror di Jakarta Pusat memang memantik inisiatif pemerintah untuk memberikan payung hukum lebih luas kepada aparat keamanan untuk mencegah maupun menindak aksi teror. Menurut Jokowi, saat pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara, isu revisi UU Terorisme terus dibahas. ”Bisa nanti revisi, bisa nanti perppu (peraturan pemerintah pengganti undangundang), bisa juga nanti membuat undang-undang baru mengenai pencegahan,” ucapnya.
Jokowi mengakui, kebutuhan revisi UU Terorisme sangat mendesak karena munculnya aksi teror yang meresahkan maupun rencana teror yang bisa digagalkan aparat kepolisian. Karena itu, upaya pencegahan harus diintensifkan agar aksi teror tidak terjadi lagi. ”Karena itu, butuh payung hukum yang jelas agar polisi berani bertindak di lapangan,” ujarnya.
Langkah pencabutan kewarganegaraan WNI yang ikut bergabung dengan ISIS di Syria juga pernah disampaikan Ketua PB NU Said Aqil Siraj. Mengutip data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), per September 2015, ada sekitar 500 WNI yang bergabung dengan ISIS di Syria. ”Karena itu, pemerintah harus mencabut kewarganegaraan mereka agar tidak bisa menyebarkan paham radikalisme saat pulang ke Indonesia,” sebutnya.

Jangan coba coba Ikut ISIS Kalau Tidak Ingin Kewarganegaraan Dicabut
Jangan coba coba Ikut ISIS Kalau Tidak Ingin Kewarganegaraan Dicabut

Sementara itu, Polri bergerak cepat. Mereka menetapkan enam tersangka dalam kasus pengeboman dan penembakan di sekitar Plaza Sarinah. Enam tersangka tersebut merupakan jaringan salah seorang pelaku, yakni Dian Juni Kurniadi.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menuturkan, dari penangkapan belasan orang itu, Polri telah menyimpulkan dengan menetapkan enam tersangka. ”Peran mereka terkait bom Plaza Sarinah cukup besar,” paparnya saat ditemui di Hotel Borobudur kemarin.
Seperti diketahui, empat pelaku aksi teror merupakan anggota kelompok-kelompok radikal kecil yang bergabung menjadi satu kelompok. Enam tersangka itu baru dari jaringan Dian Juni Kurniadi. ”Ini baru jaringan Dian, masih perlu pengembangan untuk jaringan pelaku lainnya,” papar dia.
Dian pun dipastikan merupakan perakit bom. Kemampuannya didapatkan dari seorang mantan kombatan Poso bernama Fajrin. Bisa dibilang, Fajrin adalah mentor Dian dalam menyiapkan aksi teror di Sarinah. Saat dikonfirmasi soal itu, Kapolri mengaku belum bisa mengungkapkan. ”Belum ya, ini masih terus berjalan,” ujarnya.
Dalam kondisi Polri menyelidiki kasus pengeboman, ternyata ada sejumlah pihak yang berupaya mencari keuntungan. Kapolri menyebutkan, ancaman terhadap Bali beberapa waktu lalu menjadi salah satu indikasi. ”Saat kondisi keruh ini, ada yang mencoba mencari keuntungan. Ancaman seperti ini biasa,” paparnya.
Dengan berbagai ancaman itu, tujuan untuk meneror dan meresahkan masyarakat bisa tercapai. Sebab, kadang ancaman tersebut bisa membuat kerugian material seperti pesawat tertunda dan pariwisata berkurang. ”Ini harus direspons cepat,” ujarnya.
Isu yang berkembang tentang teror ISIS juga makin liar. Bukan hanya soal ancaman. Ada juga kabar bahwa gembong narkotika Freddy Budiman telah direkrut Amman Abdurrahman untuk menjadi anggota ISIS. Amman dipastikan berhasil merekrut Freddy saat di penjara bersama di Nusakambangan. ”Soal itu masih dicek,” jelas Badrodin.
Polri dipastikan tidak menutup mata terkait dengan kemungkinan Freddy menjadi anggota ISIS. Ada kabar yang juga menyebut Amman sempat berfoto dengan Freddy. Freddy saat di dalam foto itu sangat akrab dengan Amman. ”Kalau memang begitu, harus diwaspadai,” tegas jenderal berbintang empat tersebut.
Sementara itu, Kadivhumas Polri Irjen Anton Charliyan menuturkan, ada perkembangan baru soal an- caman bom di Bali. Polri telah mengidentifikasi sepeda motor yang digunakan pengirim surat tersebut. ”Sepeda motor bebek dengan nomor pelat AG. Namun, masih dipastikan apakah ini nomor pelat palsu atau tidak,” tuturnya.
Wajah pengirim surat juga sedang disketsa sesuai keterangan penerima ancaman di kantor pemerintahan. Meski saat itu memakai helm, pengirim surat ancaman masih bisa dikenali. ”Harapannya bisa segera diketahui,” ujarnya.
PPATK Temukan Pasokan Duit Teroris Sementara itu, kabar bahwa aksi terorisme di Indonesia dibiayai negara asing bukan isapan jempol. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran uang dari Australia ke Indonesia yang diduga digunakan untuk membeli senjata dan bahan baku bom.
Hal itu terungkap setelah empat orang yang bekerja di PPATK Australia menemukan aliran mencurigakan yang masuk ke Indonesia pada 2015. Aliran tersebut kemudian dilaporkan dan ditelusuri hingga sampai kepada penerimanya. ”Ada warga negara Australia berinisial L yang punya uang sangat banyak,” kata Kepala PPATK M. Yusuf di Surabaya kemarin (20/1).
Uang tersebut kemudian ditransfer ke Indonesia dengan tujuan rekening istrinya yang tinggal di wilayah Nusa Tenggara. Ada juga uang yang ditransfer ke rekening L sendiri. Dari rekening istrinya, sebagian uang mengalir ke rekening H. Aliran tersebut kemudian ditelusuri sembari berkoordinasi dengan Densus 88. Dari hasil pelacakan terungkap bahwa H merupakan seorang pemasok senjata dari Filipina.
Bukan itu saja. Ada uang di rekening L yang ditarik secara tunai. Ada juga yang dikirim ke sebuah yayasan. Menurut Yusuf, dari rekening yayasan itu, uang mengalir kepada seorang pria yang kemudian berangkat ke Syria dan meninggal di sana. ”Ada korelasi. Tapi, perlu didalami lebih lanjut,” ucap Yusuf.
Menurut dia, untuk meminimalkan aksi teroris, yang perlu direvisi tidak hanya undang-undang tentang terorisme. Juga Undang-Undang Kepabeanan. Menurut Yusuf, senjata teroris tidak mungkin datang sendiri. ”Pasti ada yang mendatangkan dengan cara ilegal,” katanya.
Nah, memasukkannya ke Indonesia melewati tempat-tempat yang tidak diawasi. Padahal, yang memiliki kewenangan untuk menangani penyelundupan adalah instansi bea dan cukai. Hanya, tidak semua tempat memiliki bea cukai.
Dia mengusulkan revisi UndangUndang Kepabeanan agar polisi juga berhak mengusut kasus penyelundupan. ”Saya baru surati Menko Polhukam,” katanya. (owi/ idr/eko/c6/c10/end/jawapos.com)